Deddy Sitorus, Komisi II, DPR-RI dari PDIP, Sorot Tumpang Tindih Data Nasional

 

Deddy Sitorus, Komisi II, DPR-RI dari PDIP, Sorot Tumpang Tindih Data Nasional

Jakarta, 21/04/2026
Anggota DPR Komisi II dari PDIP, Deddy Sitorus, mengungkapkan realitas tumpang tindih data Nasional yang saat ini terjadi di Indonesia, Senin (20/04)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya yang hadir ikut disemprot, terkait persoalan administrasi kependudukan.

Dalam rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri ini, Deddy mengungkap sejumlah kasus tumpang tindih data yang dimiliki oleh masing masing organisasi pemerintah. Deddy memberikan ilustrasi kebijakan pemerintah Malaysia yang berhasil menjadikan KTP sebagai alat layanan warga negara yang efektif. Tidak sedikit sedikit disuruh foto copy KTP, padahal KTP sudah punya chip untuk menyimpan data penduduk.

Dedy menilai bahwa semua layanan warga negara bisa terintegrasi pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Deddy Sitorus juga mengkritik tumpang tindih data yang terjadi antar lembaga negara.

Deddy memberi gambaran, bahwa saat  Pertamina akan memberi subsidi tepat (kepada warga negara), harus menggelontorkan anggaran untuk (mengumpulkan) data penduduk terlebih dahulu.

“Pertamina keluar uang, bikin data sendiri untuk subsidi. Nggak nyelesaikan persoalan itu, banyak persoalan di sana. "

"Begitu pula dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk data calon pemilih. Serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga lain."

“KPU keluarkan uang, untuk mencari data (warga negara) untuk Pemilu. Triliun-triliun nih semua urusannya ini. Lalu BPJS bikin lagi, Kemensos bikin lagi. Semuanya bikin hanya untuk urusan data,” kata Deddy Sitorus mengkritik keras kebijakan data yang tumpang tindih tidak jelas koordinasinya oleh pemerintah.

“Luar biasa ini, pemborosan yang luar biasa kalau menurut saya,” tambah Deddy.

Menurut Deddy masalah ini bukan persoalan baru. Dia mengatakan, Malaysia lebih maju dalam hal administrasi kependudukan karena ada upaya penyatuan data. Referensi data penduduk yang sama.

“Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang, kita lebih bodoh dari orang Malaysia (dalam) urusan ini, karena nggak pernah kelar,” kata Deddy serius.

Menurut Deddy untuk menyelesaikan persoalan tersebut, hanya butuh kemauan dan keseriusan dari pemerintah.

“This is nothing personal pak yah. Tapi ini persoalan kita, dan saya kira benar tadi yang disebutkan, ini soal poitical will. Untuk soal data ini, triliunan kita buang tiap tahun. Tiap tahun,”

"Padahal, KTP sudah disisipi chip. Tapi praktiknya, masyarakat masih dimintai fotocopy untuk mengurus administrasi."

“Juga tadi rumitnya, kita punya KTP udah pakai chip,  (tapi, kalau mau) apa-apa, harus pakai fotocopy lagi. Ditanya lagi KK, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami, (ditanya) surat baptis, mampus kita,”

Menurut Deddy, persoalan demikian adalah hal mendasar. Bagian dari pelayanan dasar negara.

“Lalu buat apa kita udah ada ujungnya, ketika kita hilang KTP, diminta itu semua lagi. Ini kan urusannya negara, the very basic government services. Kenapa jadi begini beribet gitu loh?” 

Dalam realitas layanan publik di lapangan memang terjadi duplikasi kegiatan pengumpulan data. Multi dari data penduduk, data pajak, Bpjs, data KPU, data Kementerian Social, Data Kementerian Pendidikan,  Data SKCK, dan masih ada selusin lagi data yang yang terus menerus diminta dari data penduduk. 

Jumlah penduduk yang sangat besar, dan wilayah yang sangat luas menjadi sebuah kendala besar lain yang tak mudah dipecahkan. 

Vijay